Media China Gambarkan Warga Filipina sebagai Monyet, Manila Murka

Jawara Berita – Hubungan antara Filipina dan China kembali menjadi sorotan setelah Media China memicu kontroversi melalui sebuah video berbasis kecerdasan buatan (AI). Video tersebut menampilkan representasi warga Filipina sebagai seekor monyet. Pemerintah Filipina menilai konten itu bersifat rasis dan tidak menghormati martabat manusia. Reaksi keras pun muncul dari sejumlah pejabat tinggi di Manila. Insiden ini memperlihatkan bahwa persaingan geopolitik kini tidak hanya terjadi di laut atau meja diplomasi. Sebaliknya, ruang digital juga menjadi arena baru yang mampu memengaruhi opini publik. Karena itu, penggunaan AI dalam komunikasi politik semakin mendapat perhatian internasional.

Media China Tuai Kecaman Setelah Video AI Menjadi Viral

Kontroversi bermula ketika Media China melalui China Daily mengunggah video AI pada 10 Juli 2026. Video itu menampilkan karakter monyet yang mengenakan atribut Filipina. Dalam adegan tersebut, karakter itu diarahkan oleh tangan yang melambangkan Amerika Serikat dan Jepang. Setelah itu, karakter tersebut menerima perlakuan yang dianggap merendahkan. Pemerintah Filipina langsung menyampaikan protes resmi. Manila juga meminta agar video tersebut segera dihapus dari media sosial. Langkah itu menunjukkan bahwa isu penghinaan berbasis ras tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Apalagi, konten tersebut dipublikasikan oleh media yang berafiliasi dengan pemerintah.

Pemerintah Filipina Menilai Konten Itu Bersifat Rasis

Kementerian Luar Negeri Filipina menyebut video tersebut sangat menyinggung dan tidak dapat diterima. Menurut pemerintah, penggambaran warga Filipina sebagai monyet merupakan bentuk dehumanisasi yang melampaui batas kritik politik. Oleh sebab itu, Manila menilai konten tersebut dapat memperburuk hubungan bilateral. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus dijaga dalam setiap bentuk komunikasi publik. Sikap tegas tersebut memperoleh dukungan dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai propaganda yang menggunakan stereotip rasial hanya akan memperbesar ketegangan di kawasan Asia.

Gilberto Teodoro Melontarkan Kritik yang Sangat Tajam

Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, menjadi salah satu pejabat yang paling keras mengecam video tersebut. Ia menyebut materi itu sebagai propaganda yang memalukan. Menurutnya, konten tersebut memperlihatkan kegagalan mempertahankan klaim melalui argumen hukum yang kuat. Selain itu, ia menilai video tersebut mengandung unsur kebencian dan glorifikasi kekerasan. Pernyataan itu kemudian mendapat perhatian luas dari media internasional. Banyak pengamat melihat respons Manila sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak ingin isu ini dianggap sepele. Sebaliknya, Filipina ingin menunjukkan bahwa tindakan bernuansa rasis memiliki konsekuensi diplomatik.

Kontroversi Berkaitan Erat dengan Laut China Selatan

Waktu publikasi video juga menjadi perhatian. Media China mengunggahnya bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun putusan arbitrase Laut China Selatan. Putusan internasional pada 2016 menyatakan bahwa klaim historis Beijing atas sebagian besar wilayah tersebut tidak memiliki dasar hukum. Namun, China tetap menolak keputusan itu. Akibatnya, sengketa kawasan tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Karena latar belakang itulah, banyak analis menilai video AI tersebut bukan sekadar konten hiburan. Sebaliknya, video itu dipandang sebagai bagian dari narasi politik yang berkaitan dengan persaingan kedua negara.

Hubungan Manila dan Beijing Memang Sedang Memanas

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Filipina dan China terus mengalami pasang surut. Kedua negara beberapa kali terlibat insiden di Laut China Selatan. Kapal penjaga pantai dari kedua pihak juga sering berhadapan di wilayah sengketa. Selain itu, isu penghalang terapung di sekitar Scarborough Shoal sempat memicu ketegangan baru. Kondisi tersebut membuat kepercayaan antara kedua negara semakin menurun. Oleh karena itu, munculnya video AI bernuansa rasis dianggap memperburuk situasi yang sudah sensitif sejak lama.

AI Membuka Tantangan Baru dalam Dunia Informasi

Kasus ini juga memunculkan perdebatan mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi konten digital. Teknologi AI memang mampu menciptakan visual yang menarik dalam waktu singkat. Namun, teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk menyebarkan narasi yang provokatif. Karena alasan itu, banyak negara mulai membahas pentingnya etika dalam penggunaan AI. Media memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap konten tidak memicu diskriminasi maupun kebencian. Jika standar tersebut diabaikan, dampaknya bisa meluas hingga memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara.

Reaksi Publik Internasional Ikut Menyoroti Peristiwa Ini

Kontroversi tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Filipina. Sejumlah media internasional juga melaporkan insiden itu sebagai bagian dari meningkatnya tensi geopolitik di Asia. Banyak pengamat menilai bahwa penggunaan simbol rasial dalam propaganda berpotensi memperburuk citra sebuah negara. Selain itu, pendekatan seperti itu dianggap tidak membantu penyelesaian sengketa secara damai. Oleh sebab itu, diplomasi yang terbuka dan saling menghormati dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penyebaran konten yang memancing emosi publik.

Media China Kembali Menjadi Sorotan dalam Persaingan Geopolitik

Kasus yang melibatkan Media China memperlihatkan bahwa persaingan antarnegara kini berkembang ke ranah digital. Informasi tidak lagi hanya disampaikan melalui pernyataan resmi. Kini, video AI dan media sosial juga menjadi alat untuk membentuk opini publik. Meski demikian, setiap bentuk komunikasi tetap harus menghormati nilai kemanusiaan. Dengan menjaga etika dan akurasi informasi, media dapat berperan sebagai jembatan dialog, bukan pemicu konflik. Ke depan, penggunaan teknologi digital akan terus berkembang. Namun, tanggung jawab moral dalam menyampaikan pesan harus tetap menjadi prioritas.