Fraksi Arab Jadi Kunci Saat Netanyahu Kehilangan Mayoritas

Jawara Berita – Peta politik Israel memasuki fase yang jauh lebih rumit setelah tidak ada blok yang langsung menguasai mayoritas Knesset. Dalam situasi tersebut, Fraksi Arab justru muncul sebagai kekuatan yang berpotensi menentukan arah pemerintahan berikutnya. Berdasarkan proyeksi saat sekitar 90 persen suara telah direkap, blok Benjamin Netanyahu belum mencapai ambang mayoritas. Kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot juga menghadapi masalah serupa. Padahal, sebuah pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 dari 120 kursi Knesset. Karena itu, perhatian kini beralih kepada partai-partai yang berada di luar dua blok utama. Politik Israel pun memasuki tahap ketika kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara. Kemampuan membangun koalisi menjadi jauh lebih penting. Kondisi ini membuat partai-partai Arab memiliki posisi tawar yang berbeda dibandingkan sejumlah pemilu sebelumnya.

Netanyahu Unggul, tetapi Angka 61 Masih Menjadi Masalah

Benjamin Netanyahu belum dapat dianggap kehilangan seluruh peluang untuk mempertahankan pemerintahan. Proyeksi sejumlah media lokal menempatkan bloknya di sekitar 53 kursi. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan proyeksi 48 kursi bagi kelompok oposisi. Namun, 53 kursi masih belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Netanyahu membutuhkan dukungan tambahan untuk melewati batas 61 kursi. Sementara itu, partai-partai yang dipimpin warga Arab diproyeksikan memperoleh sekitar 19 kursi. Angka itu membuat keseimbangan parlemen menjadi semakin menarik. Secara matematis, tidak ada jalan sederhana bagi kedua kubu utama. Netanyahu harus mencari mitra baru. Eisenkot juga membutuhkan dukungan di luar kelompok oposisi yang sudah berada di belakangnya. Dengan demikian, hasil akhir pemilu bukan hanya soal siapa mendapatkan kursi paling banyak. Pertarungan sebenarnya bergeser menuju kemampuan setiap pemimpin membangun kesepakatan politik.

Kekuatan Fraksi Arab Tumbuh Bersama Partisipasi Pemilih

Posisi Fraksi Arab tidak muncul begitu saja. Tingginya partisipasi di beberapa komunitas Arab ikut memberi pengaruh terhadap perubahan komposisi parlemen. Berdasarkan laporan media lokal yang dikutip dalam pemberitaan pemilu, tingkat partisipasi di Sakhnin mencapai 83,5 persen. Kafr Qasim mencatat 81,3 persen, sedangkan Rahat berada di sekitar 79,8 persen. Angkanya memang tidak seragam di seluruh wilayah. Namun, mobilisasi pemilih tersebut membantu meningkatkan representasi politik warga Arab. Secara nasional, lebih dari 5,6 juta warga dilaporkan telah menggunakan hak pilih hingga Rabu malam. Dalam sistem parlementer, peningkatan partisipasi pada kelompok tertentu dapat membawa dampak besar. Tambahan beberapa kursi saja mampu mengubah kalkulasi koalisi. Terlebih lagi, perbedaan kekuatan antara blok utama kali ini relatif sempit. Karena itu, suara kelompok yang sebelumnya dianggap berada di luar pusat kekuasaan justru menjadi semakin strategis.

Eisenkot Menghadapi Pilihan Koalisi yang Tidak Sederhana

Gadi Eisenkot memiliki peluang untuk mencoba membangun mayoritas alternatif. Namun, jalannya tidak mudah. Mantan panglima militer Israel tersebut sebelumnya membuka kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab. Dukungan tersebut dapat membantunya mendekati atau bahkan melewati ambang 61 kursi. Meski demikian, hitungan matematika hanyalah satu bagian dari persoalan. Koalisi juga membutuhkan kesepakatan mengenai kebijakan, jabatan, dan agenda pemerintahan. Selain itu, hubungan politik Yahudi-Arab tetap menjadi isu sensitif di Israel. Ketegangan akibat perang Gaza membuat persoalan tersebut semakin kompleks. Oleh sebab itu, Eisenkot harus menyeimbangkan kebutuhan mendapatkan mayoritas dengan kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Menurut saya, tantangan terbesarnya bukan sekadar memperoleh dukungan untuk membentuk kabinet. Ia juga harus memastikan koalisi tersebut mampu bertahan ketika menghadapi isu keamanan dan identitas yang sangat memecah opini publik.

Koalisi Yahudi-Arab Bisa Menjadi Perubahan Politik Besar

Keterlibatan lebih besar Fraksi Arab dalam pembentukan pemerintahan dapat menjadi perkembangan penting dalam politik Israel. Sebelum 2021, partai Arab belum pernah bergabung sebagai anggota koalisi pemerintahan Israel. Perubahan terjadi ketika Ra’am masuk dalam koalisi yang membentuk pemerintahan pada tahun tersebut. Pengalaman itu menunjukkan bahwa kerja sama lintas kelompok memungkinkan secara politik, meskipun tetap menghadapi banyak tantangan. Konfigurasi setelah pemilu 2026 kembali membuka ruang serupa. Joint List juga menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama politik. Namun, dukungan tidak dapat dianggap otomatis. Setiap partai memiliki tuntutan dan kepentingannya sendiri. Selain itu, persoalan hak warga Arab, anggaran daerah, keamanan, dan hubungan dengan Palestina dapat masuk dalam negosiasi. Jika koalisi lintas kelompok benar-benar terbentuk, dampaknya dapat melampaui pergantian perdana menteri. Perubahan tersebut bisa menggeser pola koalisi yang selama ini mendominasi politik Israel.

Netanyahu Masih Memiliki Waktu untuk Mencari Jalan Keluar

Meski kehilangan mayoritas yang jelas, Netanyahu masih memiliki beberapa keuntungan politik. Ia tetap memegang jabatan perdana menteri selama pemerintahan baru belum terbentuk. Posisi tersebut memberinya waktu untuk melakukan negosiasi dengan berbagai partai. Selain itu, Likud masih menjadi kekuatan utama dalam parlemen berdasarkan proyeksi yang beredar. Netanyahu dapat mencoba menarik partai yang awalnya berada di luar bloknya. Dalam politik koalisi, perubahan posisi setelah pemilu bukan sesuatu yang mustahil. Janji kampanye terkadang bertemu dengan realitas matematika parlemen. Namun, Netanyahu tetap menghadapi persoalan besar. Setiap dukungan tambahan kemungkinan datang dengan tuntutan politik tertentu. Karena itu, mempertahankan kekuasaan dapat membutuhkan kompromi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Situasi tersebut membuat beberapa pekan setelah pemilu menjadi sama pentingnya dengan hari pemungutan suara itu sendiri.

Klaim soal Suara Arab Perlu Ditempatkan Secara Proporsional

Ketegangan meningkat ketika Likud mempertanyakan legitimasi sebagian suara yang mendukung partai-partai Arab. Partai tersebut meminta penyelidikan terhadap proses pemungutan suara. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan awal, tuduhan tersebut belum disertai bukti spesifik. Komisi pemilihan juga menyatakan jumlah laporan pelanggaran relatif rendah. Karena itu, klaim tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta sebelum terdapat bukti yang dapat diverifikasi. Sikap hati-hati penting karena legitimasi pemilu menjadi fondasi pembentukan pemerintahan berikutnya. Di sisi lain, meningkatnya suara Fraksi Arab merupakan perkembangan politik yang dapat dianalisis melalui angka partisipasi dan proyeksi kursi. Perbedaan antara data dan tuduhan politik perlu dibuat jelas. Dengan begitu, pembaca dapat memahami perkembangan pemilu tanpa mencampurkan hasil penghitungan dengan klaim dari pihak yang berkepentingan.

Isaac Herzog Memegang Peran Penting Setelah Penghitungan

Setelah hasil resmi tersedia, perhatian akan beralih kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam sistem politik Israel, presiden berkonsultasi dengan partai-partai sebelum memberikan mandat kepada anggota Knesset untuk mencoba membentuk pemerintahan. Karena itu, pemimpin partai terbesar tidak otomatis menjadi perdana menteri. Faktor terpenting adalah peluang kandidat memperoleh dukungan mayoritas. Rekomendasi dari partai-partai di parlemen pun menjadi sangat penting. Dalam kondisi tanpa pemenang mutlak, dukungan kelompok yang lebih kecil dapat menentukan siapa yang mendapatkan peluang lebih kuat. Herzog juga telah memberi sinyal bahwa ia ingin menghindari pemilu ulang. Namun, keinginan tersebut tetap membutuhkan kompromi dari partai-partai. Jika beberapa upaya membentuk pemerintahan gagal, kebuntuan politik dapat membuka kemungkinan pemilu berikutnya. Skenario tersebut tentu akan memperpanjang ketidakpastian.

Perang Gaza Masih Membayangi Pilihan Politik Israel

Pemilu berlangsung ketika masyarakat Israel masih menghadapi dampak panjang perang Gaza. Konflik tersebut memengaruhi isu keamanan, sandera, hubungan internasional, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Netanyahu juga menghadapi kritik mengenai penanganan perang serta keputusan politik yang diambil pemerintahannya. Di sisi lain, pendukungnya tetap melihat pengalaman Netanyahu sebagai aset ketika Israel menghadapi ancaman keamanan. Perbedaan tersebut membuat pemilu terasa seperti referendum terhadap arah pemerintahan beberapa tahun terakhir. Selain Gaza, isu wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks ikut menambah ketegangan. Masyarakat Israel juga terbelah dalam isu agama, identitas, dan hubungan dengan warga Arab. Oleh sebab itu, koalisi baru akan menghadapi tugas yang jauh lebih berat daripada sekadar membagi kursi kabinet. Pemerintahan berikutnya harus mengelola masyarakat yang memiliki pandangan sangat berbeda mengenai masa depan negara.

Fraksi Arab Punya Pengaruh Besar, tetapi Belum Menentukan Pemenang

Kekuatan Fraksi Arab membuat arah pembentukan pemerintahan semakin sulit diprediksi. Namun, posisi strategis tersebut tidak berarti mereka otomatis dapat mengakhiri kekuasaan Netanyahu. Banyak kemungkinan masih terbuka. Eisenkot harus membangun koalisi yang cukup besar sekaligus stabil. Netanyahu juga masih dapat mencari dukungan dari partai lain. Selain itu, partai-partai Arab sendiri memiliki agenda dan pertimbangan politik yang tidak selalu seragam. Karena itu, istilah “penentu” lebih tepat dipahami sebagai posisi tawar yang meningkat. Beberapa kursi dapat menjadi sangat berharga ketika dua blok besar sama-sama gagal mencapai mayoritas. Jika kerja sama lintas kelompok berhasil, Israel dapat memasuki konfigurasi politik baru. Sebaliknya, kegagalan negosiasi dapat memperpanjang kebuntuan. Pada akhirnya, pemilu kali ini menunjukkan satu perubahan penting: suara warga Arab tidak lagi mudah ditempatkan di pinggir perhitungan politik nasional.