Koalisi Pimpinan AS Akhiri Misi di Irak Setelah Sedekade

Jawara Berita – Koalisi Pimpinan AS mengakhiri misinya di Irak setelah lebih dari satu dekade menghadapi ISIS. Tanggal 30 September 2026 menjadi batas akhir yang ditetapkan untuk penarikan pasukan. Bagi Baghdad, langkah ini menandai perubahan penting dalam pengelolaan keamanan nasional. Namun, berakhirnya misi juga membawa tanggung jawab lebih besar bagi aparat Irak. Pemerintah harus menjaga stabilitas sekaligus memastikan kelompok bersenjata berada di bawah kendali negara.

Kehadiran Pasukan Bermula dari Ancaman ISIS

Untuk memahami perubahan tersebut, perjalanan koalisi perlu ditarik kembali ke 2014. Saat itu, ISIS menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah. Kelompok tersebut melakukan pembantaian serta berbagai kekejaman terhadap penduduk. Dalam situasi itu, pasukan koalisi datang untuk membantu menghadapi ancaman. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya militer bersama pasukan lokal. Lebih dari satu dekade kemudian, Irak memasuki fase ketika tanggung jawab keamanan semakin bertumpu pada kekuatannya sendiri.

Kekalahan Teritorial ISIS Tidak Menghapus Seluruh Ancaman

ISIS kehilangan wilayah kekuasaannya di Irak pada 2017. Namun, kekalahan tersebut tidak berarti seluruh jaringan kelompok itu lenyap. Sel-sel yang tersisa tetap menjadi perhatian dalam menjaga keamanan. Karena itu, penutupan misi koalisi perlu dibedakan dari berakhirnya ancaman terorisme. Menurut penilaian penulis, keberhasilan fase berikutnya akan terlihat dari kemampuan Irak mencegah kelompok tersebut kembali berkembang. Pemantauan dan koordinasi keamanan tetap penting meskipun bentuk dukungan internasional berubah.

Penarikan Berlangsung Bertahap Setelah Kesepakatan 2024

Selanjutnya, pengakhiran misi merupakan hasil kesepakatan Baghdad dan Washington pada 2024. Penarikan berlangsung secara bertahap, sehingga kehadiran pasukan semakin berkurang. Menjelang tahap terakhir, personel yang tersisa berada di wilayah otonom Kurdistan, Irak utara. Proses ini memberi gambaran bahwa perubahan keamanan tidak berlangsung dalam satu hari. Ada penyesuaian tanggung jawab dan kebutuhan operasional yang harus diperhatikan. Karena itu, penarikan pasukan menjadi bagian dari transisi yang lebih panjang.

Hari Kedaulatan Membawa Pesan Politik yang Kuat

Dalam bahan berita yang diberikan, Perdana Menteri Ali al-Zaidi menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kedaulatan. Pemerintah menempatkan momentum tersebut sebagai penegasan kewenangan negara dan penguatan institusi Irak. Secara politik, peringatan ini membawa pesan tentang arah baru setelah berakhirnya misi koalisi. Namun, menurut penilaian penulis, maknanya akan semakin kuat jika diikuti perubahan nyata. Masyarakat perlu merasakan keamanan yang terjaga dan pelayanan negara yang berjalan, bukan hanya sebuah penanda dalam kalender.

Persenjataan di Luar Kendali Negara Menjadi Tantangan

Sementara itu, pemerintah Irak menyoroti keberadaan senjata di luar otoritas negara. Baghdad ingin memastikan kendali keamanan tidak terbagi dengan kelompok bersenjata yang bergerak sendiri. Juru bicara panglima tertinggi, Sabah al-Nu’man, menyebut proses penyerahan senjata berlangsung melalui pendekatan politik. Persoalan ini menjadi ujian penting setelah penarikan koalisi. Kepergian pasukan asing dapat mengubah alasan yang digunakan sejumlah faksi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan seluruh perbedaan kepentingan.

Hubungan dengan Faksi Bersenjata Menyisakan Ketegangan

Bahan berita juga menjelaskan bahwa koalisi dan faksi bersenjata yang didukung Iran pernah menghadapi musuh yang sama, yaitu ISIS. Setelah kekuasaan teritorial kelompok tersebut runtuh, keberadaan pasukan asing menjadi sumber perselisihan. Sejumlah faksi melancarkan serangan menggunakan drone dan rudal, kemudian menghadapi pembalasan AS. Rangkaian bentrokan itu memperumit situasi keamanan. Karena itu, pemerintah Irak perlu mengelola hubungan dengan berbagai kelompok secara hati-hati sambil tetap menegaskan kewenangan institusi negara.

Kerja Sama Keamanan Memasuki Bentuk Baru

Berakhirnya misi Koalisi Pimpinan AS membuka ruang bagi hubungan yang berbeda dengan negara-negara mitra. Menurut al-Nu’man, koordinasi intelijen akan tetap berlanjut setelah penarikan. Hubungan selanjutnya diarahkan pada kerja sama antarpihak yang setara. Dengan demikian, tantangan Irak adalah membangun kemampuan sendiri sambil mempertahankan kerja sama yang bermanfaat. Menurut penilaian penulis, keberhasilan transisi akan bergantung pada kesiapan aparat, kendali atas persenjataan, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat.