Partai Arab Jadi Kunci, Oposisi Israel Didesak Lawan Netanyahu

Jawara Berita – Peta politik Israel memasuki babak yang semakin rumit setelah pemilu tidak menghasilkan pemenang dengan mayoritas jelas. Tidak ada satu pun blok yang mampu menguasai lebih dari separuh 120 kursi parlemen. Namun, kondisi tersebut justru membuat Partai Arab berada dalam posisi strategis. Raam dan Joint List memperoleh total 19 kursi. Sementara itu, kelompok partai dengan basis pemilih Yahudi yang menentang Benjamin Netanyahu mengumpulkan 48 kursi. Secara matematis, kedua kekuatan itu dapat menghasilkan 67 kursi jika bekerja sama. Jumlah tersebut sudah cukup untuk membentuk mayoritas. Meski demikian, politik tidak pernah sesederhana penjumlahan kursi. Perbedaan pandangan mengenai keamanan, identitas negara, dan Gaza masih menjadi hambatan besar. Karena itu, perhatian kini tertuju pada kemampuan kubu oposisi membangun kompromi tanpa kehilangan dukungan dari kelompoknya sendiri.

Tekanan kepada Oposisi Muncul dari Jalanan

Dorongan untuk membuka kerja sama dengan Partai Arab tidak hanya berlangsung di ruang politik. Ratusan warga Israel turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan serupa. Di Tel Aviv, sekitar 500 orang mengikuti demonstrasi yang mendorong persatuan politik antara warga Arab dan Yahudi. Sejumlah poster membawa pesan bahwa kedua kelompok hanya dapat menang jika bersatu. Aksi lain juga berlangsung di Yerusalem dengan sekitar 100 peserta. Bagi para demonstran, angka 67 kursi menunjukkan adanya peluang nyata untuk menghadirkan pemerintahan baru. Namun, peluang tersebut dapat hilang jika oposisi menolak dukungan partai dengan basis pemilih Arab. Salah seorang demonstran, Ayelet Raz, menilai komunitas Arab memiliki hak untuk ikut menentukan masa depan politik negara. Komunitas tersebut mencakup sekitar 20 persen populasi Israel. Oleh sebab itu, keterlibatan mereka memiliki bobot politik yang sulit diabaikan.

Angka 67 Kursi Membuka Peluang Menggeser Netanyahu

Hitungan kursi menjadi pusat pembicaraan setelah hasil pemilu memperlihatkan parlemen yang terfragmentasi. Kubu penentang Netanyahu dari partai dengan basis pemilih Yahudi menguasai 48 kursi. Sementara itu, Raam dan Joint List memperoleh 19 kursi. Jika seluruhnya bergerak bersama, mereka memiliki 67 kursi. Angka tersebut melewati batas mayoritas sederhana di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Secara teori, konfigurasi itu dapat membuka jalan bagi pemerintahan tanpa Netanyahu. Namun, kesepakatan semacam itu membutuhkan kompromi besar. Beberapa anggota oposisi menerima keterlibatan Partai Arab. Sebaliknya, kelompok lain menolaknya dengan tegas. Situasi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama oposisi bukan hanya mengumpulkan suara. Mereka juga harus menyatukan partai dengan pandangan ideologis yang sangat berbeda. Dengan demikian, 67 kursi merupakan peluang politik, bukan jaminan bahwa koalisi baru akan terbentuk.

Gadi Eisenkot Menghadapi Pilihan Politik yang Sulit

Gadi Eisenkot berada di pusat dilema tersebut. Mantan kepala militer yang kemudian masuk politik itu belum memberikan keputusan final mengenai kemungkinan kerja sama dengan Partai Arab. Eisenkot sebelumnya menegaskan keinginannya membentuk apa yang ia sebut sebagai “pemerintahan Zionis”. Ia juga menetapkan sejumlah prinsip mengenai identitas Israel dan isu keamanan. Pandangannya terhadap beberapa persoalan keamanan memiliki kesamaan dengan Netanyahu, termasuk dalam isu Gaza. Karena itu, merangkul dukungan partai Arab dapat menjadi keputusan politik yang sensitif. Meski demikian, Eisenkot belum sepenuhnya menutup kemungkinan dukungan dari luar pemerintahan. Pilihan ini dapat menjadi jalan tengah. Partai Arab tidak harus mendapatkan kursi kabinet, tetapi dapat memberikan dukungan ketika pemerintahan membutuhkan suara di parlemen. Namun, skenario tersebut tetap membutuhkan kesepakatan yang cukup kuat agar pemerintahan tidak mudah runtuh.

Raam Punya Pengalaman Masuk Pemerintahan Israel

Keterlibatan Partai Arab dalam pemerintahan Israel bukan sesuatu yang sepenuhnya tanpa preseden. Raam pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan yang berlangsung pada 2021 hingga 2022. Saat itu, langkah tersebut menjadi perkembangan penting dalam politik Israel. Pemimpin Raam, Mansour Abbas, kini juga menyatakan kesediaannya mempertimbangkan langkah serupa. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kerja sama lintas kelompok tetap mungkin terjadi. Namun, kondisi politik saat ini memiliki tantangan berbeda. Konflik Gaza dan perdebatan mengenai keamanan membuat jarak antara sejumlah partai semakin lebar. Karena itu, pengalaman masa lalu tidak otomatis menjamin kesepakatan baru dapat terbentuk. Meski begitu, Raam memiliki pengalaman praktis dalam bernegosiasi dengan partai yang memiliki basis politik berbeda. Faktor tersebut dapat menjadi penting jika pembicaraan koalisi berkembang lebih serius. Dalam parlemen tanpa mayoritas jelas, kemampuan bernegosiasi sering kali sama pentingnya dengan jumlah kursi.

Joint List Membuka Peluang Dukungan dari Luar

Pilihan lain muncul dari Joint List. Yousef Jabareen menyatakan kesediaannya mendukung Eisenkot di parlemen tanpa harus masuk secara resmi ke dalam pemerintahan. Model seperti ini dapat mengurangi sebagian hambatan politik. Pemerintah tetap dibentuk oleh partai yang berada dalam koalisi utama. Sementara itu, dukungan eksternal dapat diberikan pada keputusan tertentu di parlemen. Namun, perbedaan mengenai perang di Gaza tetap menjadi faktor penting. Oleh sebab itu, dukungan semacam ini kemungkinan membutuhkan negosiasi pada sejumlah isu. Dari sisi oposisi, skenario tersebut menawarkan keuntungan karena mereka dapat mendekati angka mayoritas tanpa memberikan seluruh posisi pemerintahan kepada Partai Arab. Sebaliknya, model ini juga memiliki kelemahan. Pemerintahan yang bergantung pada dukungan eksternal harus menjaga komunikasi politik secara konsisten. Jika kesepakatan runtuh, stabilitas mayoritas dapat ikut terganggu.

Perpecahan Oposisi Menjadi Hambatan Terbesar

Tidak semua lawan Netanyahu memiliki pandangan sama mengenai Partai Arab. Yair Golan, pemimpin Democrats, mendukung pemerintahan yang mendapatkan dukungan dari kelompok tersebut. Ia bahkan mengkritik upaya mengecualikan mereka dari proses pembentukan pemerintahan. Namun, Avigdor Liberman mengambil posisi berbeda. Pemimpin Yisrael Beitenu itu menolak bergabung dalam koalisi yang bergantung pada partai dengan basis pemilih Arab. Penolakannya juga mencakup skenario dukungan eksternal. Perbedaan tersebut memperlihatkan masalah utama kubu oposisi. Mereka sama-sama ingin menantang Netanyahu, tetapi tidak memiliki pandangan seragam mengenai cara mencapai tujuan tersebut. Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan hanya Netanyahu melawan oposisi. Pertarungan juga berlangsung di dalam kubu oposisi sendiri. Jika perbedaan tersebut tidak dapat dijembatani, keunggulan matematis 67 kursi akan sulit diterjemahkan menjadi pemerintahan yang stabil.

Pendukung Netanyahu Ikut Turun Membawa Narasi Tandingan

Di tengah demonstrasi yang mendukung kerja sama dengan Partai Arab, kubu Netanyahu juga menggelar aksi tandingan. Lebih dari 100 pendukungnya turun ke jalan di Tel Aviv. Mereka meminta oposisi bergabung dengan Netanyahu daripada mengandalkan partai berbasis pemilih Arab. Sejumlah demonstran juga menyampaikan tudingan keras mengenai hubungan partai Arab dengan Hamas. Namun, klaim politik seperti itu perlu ditempatkan sebagai pernyataan pihak yang menyampaikannya, bukan fakta yang otomatis terbukti. Polarisasi tersebut menunjukkan betapa sensitifnya isu keterlibatan warga Arab dalam pemerintahan. Di satu sisi, kelompok demonstran melihat kerja sama sebagai jalan menuju perubahan. Di sisi lain, pendukung Netanyahu menganggap langkah tersebut sebagai risiko bagi arah politik Israel. Dua pandangan yang sangat berbeda ini membuat proses pembentukan pemerintahan semakin kompleks. Terlebih lagi, setiap keputusan oposisi dapat memengaruhi dukungan pemilihnya sendiri.

Tuduhan Kecurangan Pemilu Menambah Ketegangan

Netanyahu sebelumnya juga melontarkan tuduhan mengenai dugaan kecurangan pada hari pemungutan suara. Ia mengklaim terdapat persoalan yang melibatkan partai Arab dan amplop berisi uang tunai. Polisi kemudian menangkap tiga tersangka terkait sebuah insiden. Namun, komisi pemilihan umum menyatakan kejadian tersebut merupakan kasus lokal yang terisolasi. Karena itu, peristiwa tersebut tidak dapat digunakan sendirian untuk membuktikan adanya kecurangan secara luas dalam pemilu. Pembedaan ini penting karena tuduhan mengenai integritas pemilu memiliki dampak politik besar. Klaim yang belum terbukti dapat memperburuk ketidakpercayaan antara kelompok masyarakat. Selain itu, tudingan tersebut dapat memengaruhi proses negosiasi setelah pemilu. Dalam kondisi parlemen yang terpecah, legitimasi hasil pemungutan suara menjadi fondasi penting. Oleh sebab itu, setiap dugaan pelanggaran perlu dinilai berdasarkan bukti dan proses resmi, bukan hanya pernyataan politik.

Partai Arab Mengubah Kalkulasi Politik Pascapemilu

Hasil pemilu membuat posisi Partai Arab jauh lebih strategis dibandingkan sekadar jumlah kursinya. Dengan total 19 kursi, Raam dan Joint List dapat membantu mengubah keseimbangan antara dua kubu besar. Namun, pengaruh tersebut juga bergantung pada kesediaan oposisi menerima dukungan mereka. Inilah paradoks politik yang muncul. Sebagian lawan Netanyahu membutuhkan suara Partai Arab untuk mencapai mayoritas. Akan tetapi, beberapa di antara mereka justru menolak pemerintahan yang bergantung pada suara tersebut. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi tidak hanya membutuhkan angka. Kepercayaan, kompromi, dan kesamaan agenda juga sangat menentukan. Jika oposisi mampu menemukan formula yang diterima semua pihak, konfigurasi 67 kursi dapat menjadi ancaman serius bagi Netanyahu. Sebaliknya, jika perpecahan terus bertahan, Netanyahu masih memiliki ruang untuk melakukan negosiasi dan mempertahankan pengaruhnya.

Masa Depan Netanyahu Bergantung pada Kemampuan Oposisi Berkompromi

Pertarungan politik Israel kini memasuki fase negosiasi yang menentukan. Partai Arab memegang posisi penting, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada kemampuan berbagai kelompok membangun kesepakatan. Eisenkot harus mempertimbangkan tuntutan demonstran, sikap mitra oposisi, serta perbedaan pandangan mengenai keamanan dan Gaza. Pada saat yang sama, Netanyahu memiliki kesempatan memanfaatkan perpecahan lawannya. Kondisi tersebut membuat perebutan kekuasaan lebih sulit diprediksi. Angka 67 kursi memang memberikan gambaran mengenai kemungkinan mayoritas anti-Netanyahu. Namun, mayoritas matematis tidak selalu menjadi mayoritas politik. Koalisi membutuhkan kesepakatan yang mampu bertahan ketika menghadapi keputusan sulit. Karena itu, beberapa pekan setelah pemilu dapat menjadi periode penting. Jika kompromi tercapai, Partai Arab dapat memainkan peran besar dalam perubahan pemerintahan. Jika negosiasi gagal, kebuntuan politik Israel dapat berlanjut meskipun secara angka terdapat jalan menuju mayoritas baru.