Polemik “Mahasewa” Sumpah Pemuda Berujung Permintaan Maaf Polda Metro

Jawara Berita – Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 awalnya terlihat seperti kegiatan publik biasa. Acara berlangsung di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Sejumlah peserta hadir dengan mengenakan jas almamater dari beberapa perguruan tinggi. Namun, perhatian publik kemudian bergeser dari isi deklarasi menuju identitas sebagian peserta. Kejanggalan muncul setelah beberapa orang terlihat kesulitan menjelaskan kampus asal mereka. Situasi tersebut semakin ramai setelah rekaman wawancara beredar di media sosial. Dari sinilah istilah “Mahasewa” kemudian ikut menjadi bagian dari polemik. Istilah itu digunakan dalam pembicaraan publik untuk merujuk pada peserta yang disebut hadir dengan atribut mahasiswa meski status kemahasiswaannya dipertanyakan. Polemik pun berkembang cepat karena penggunaan almamater membawa identitas institusi. Akibatnya, persoalan ini tidak lagi sekadar membahas sebuah acara, tetapi juga menyangkut kredibilitas peserta dan nama perguruan tinggi.

Acara di Bundaran HI Awalnya Berlangsung Meriah

Sebelum polemik Mahasewa berkembang, deklarasi tersebut berlangsung dengan suasana cukup meriah. Sebuah panggung didirikan di kawasan Bundaran HI dan menjadi pusat kegiatan. Sejumlah unsur TNI-Polri turut terlihat hadir. Selain itu, beberapa figur publik juga datang dalam acara tersebut. Mereka antara lain Raffi Ahmad, Willie Salim, Chika Jessica, serta grup musik Moluccan Soul. Di depan panggung, peserta tampak mengenakan berbagai atribut perguruan tinggi. Beberapa jas almamater terlihat membawa identitas Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Dian Nusantara, serta Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kehadiran atribut kampus tentu menciptakan kesan bahwa mahasiswa dari institusi tersebut terlibat dalam acara. Namun, kesan itu kemudian dipertanyakan. Sejumlah peserta justru tidak dapat memberikan jawaban meyakinkan ketika ditanya mengenai asal kampusnya. Dari titik tersebut, perhatian publik mulai berubah menjadi kecurigaan.

Identitas Peserta Mulai Menjadi Pertanyaan

Salah satu peserta yang menjadi sorotan adalah seorang pria dengan jas almamater Undira. Ketika ditanya mengenai asal kampus, ia terlihat kesulitan memberikan jawaban yang sesuai dengan atribut yang dikenakannya. Rekaman percakapan tersebut kemudian menyebar luas. Belakangan, pria itu diketahui bernama Bayu Setiadi. BEM Undira kemudian melakukan penelusuran setelah video tersebut menjadi perhatian publik. Bayu selanjutnya memberikan klarifikasi dan menyatakan dirinya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Ia mengatakan kehadirannya dalam deklarasi berasal dari undangan sebuah komunitas. Selain itu, Bayu mengaku menerima bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pengakuan ini menjadi salah satu titik penting dalam polemik Mahasewa. Namun, informasi tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai pengakuan peserta. Dari sudut pandang jurnalistik, membedakan pengakuan, temuan, dan fakta yang telah diverifikasi sangat penting agar pembaca mendapatkan konteks secara proporsional.

Almamater Undira Disebut Diberikan di Lokasi

Bayu juga memberikan penjelasan mengenai jas almamater yang dikenakannya. Menurut pengakuannya, atribut tersebut diberikan oleh pihak penyelenggara dan ia tidak mengetahui asal-usulnya. Ia kemudian mengakui tindakannya kurang bijak karena menerima pekerjaan tersebut. Persoalan almamater menjadi penting karena atribut kampus bukan sekadar pakaian. Bagi mahasiswa dan institusi pendidikan, jas almamater membawa identitas serta reputasi universitas. Selain itu, atribut yang dikenakan Bayu disebut menggunakan desain lama. Ada perbedaan pada beberapa bagian dibandingkan almamater yang berlaku saat ini. Meski demikian, penggunaan simbol kampus tetap dapat menimbulkan persepsi bahwa institusi terkait memiliki hubungan dengan kegiatan tersebut. Inilah alasan polemik berkembang lebih jauh. Publik tidak hanya mempertanyakan siapa peserta yang hadir, tetapi juga bagaimana atribut perguruan tinggi bisa digunakan oleh orang yang mengaku bukan mahasiswa dari kampus tersebut.

Peserta Beratribut UBSI Juga Memberikan Klarifikasi

Sorotan berikutnya mengarah kepada Sari, seorang peserta yang sempat terlihat memimpin deklarasi dengan mengenakan atribut UBSI. Beberapa hari setelah acara, ia muncul dalam sebuah video klarifikasi. Sari menyatakan dirinya bukan mahasiswa aktif UBSI. Selain itu, ia mengatakan almamater yang dikenakannya bukan identitas resmi sebagai mahasiswa kampus tersebut. Menurut keterangannya, atribut itu diberikan oleh seseorang yang tidak dikenalnya di lokasi kegiatan. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti asal jas tersebut. Klarifikasi ini semakin memperbesar pertanyaan mengenai distribusi atribut kampus selama acara berlangsung. Jika sebuah almamater digunakan oleh orang yang tidak memiliki hubungan resmi dengan institusi terkait, persepsi publik dapat menjadi keliru. Karena itu, kasus ini memperlihatkan pentingnya penggunaan identitas organisasi secara bertanggung jawab. Sebuah simbol dapat membawa pesan tertentu, bahkan ketika orang yang memakainya tidak bermaksud mewakili institusi tersebut.

UBSI Menegaskan Tidak Mengirim Delegasi Mahasiswa

UBSI kemudian memberikan penjelasan mengenai keterlibatan kampus dalam acara tersebut. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik UBSI Adi Supriyatna menegaskan pihaknya tidak pernah mengirimkan delegasi mahasiswa ke deklarasi di Bundaran HI. Kampus juga disebut tidak menerima undangan untuk mengirim peserta. Selain itu, atribut yang dikenakan Sari dinyatakan bukan almamater resmi yang digunakan UBSI saat ini. Menurut pihak kampus, jas tersebut membawa logo lama dari periode ketika institusi masih berbentuk akademi. UBSI sendiri telah berstatus universitas sejak 2018. Penjelasan ini penting karena membantu memisahkan tindakan individu dari posisi resmi institusi. Dalam polemik seperti Mahasewa, verifikasi dari pihak kampus menjadi salah satu sumber utama untuk memastikan keterlibatan sebuah universitas. Tanpa klarifikasi tersebut, penggunaan atribut dapat dengan mudah menciptakan asumsi bahwa institusi ikut mendukung atau mengirim peserta dalam kegiatan tertentu.

Kampus Membuka Kemungkinan Menempuh Jalur Hukum

Persoalan identitas tidak berhenti setelah klarifikasi peserta muncul. UBSI menyatakan masih melakukan penelusuran mengenai asal atribut yang digunakan. Kampus juga membuka kemungkinan mengambil langkah hukum jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pencatutan nama institusi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa penggunaan identitas kampus dapat memiliki konsekuensi lebih luas. Namun, kemungkinan proses hukum tentu bergantung pada fakta dan bukti yang ditemukan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan adanya pelanggaran pidana sebelum proses penelusuran selesai. Dari perspektif institusi pendidikan, perlindungan nama dan simbol kampus merupakan hal yang wajar. Almamater dapat menciptakan persepsi keterwakilan ketika digunakan dalam sebuah acara publik. Apalagi jika kegiatan tersebut kemudian memunculkan kontroversi. Oleh sebab itu, polemik Mahasewa juga menjadi pelajaran mengenai pentingnya transparansi penyelenggara dalam menjelaskan identitas serta latar belakang peserta yang dilibatkan.

Polda Metro Jaya Akhirnya Menyampaikan Permintaan Maaf

Setelah polemik meluas, Polda Metro Jaya memberikan tanggapan resmi pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul. Pihak kepolisian menyatakan memahami bahwa kegiatan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan. Kritik yang berkembang juga disebut akan menjadi bahan evaluasi. Selain itu, Polda Metro memberikan penjelasan mengenai kehadiran figur publik seperti Raffi Ahmad dan Willie Salim. Menurut keterangan kepolisian, mereka hadir memenuhi undangan penyelenggara dengan niat memaknai momentum Sumpah Pemuda. Klarifikasi ini penting agar kehadiran tamu tidak langsung disamakan dengan persoalan mengenai identitas peserta. Meski demikian, permintaan maaf tersebut tidak serta-merta mengakhiri diskusi. Pertanyaan publik mengenai proses perekrutan peserta dan penggunaan atribut kampus tetap menjadi bagian penting dari polemik.

Istilah Mahasewa Membawa Kritik yang Lebih Luas

Istilah Mahasewa kemudian berkembang sebagai bagian dari kritik publik terhadap fenomena peserta beratribut mahasiswa yang disebut menerima bayaran. Namun, istilah tersebut perlu digunakan dengan konteks yang jelas. Tidak semua orang yang menghadiri deklarasi dapat otomatis disebut sebagai peserta bayaran. Informasi yang tersedia harus dilihat berdasarkan pengakuan masing-masing peserta dan hasil penelusuran pihak terkait. Sikap hati-hati seperti ini penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi generalisasi. Di sisi lain, munculnya istilah tersebut menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap autentisitas gerakan mahasiswa. Mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kelompok yang menyampaikan kritik dan aspirasi sosial. Karena itu, penggunaan simbol mahasiswa oleh pihak yang tidak memiliki status tersebut dapat memengaruhi persepsi publik. Persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang mengenakan almamater, tetapi juga pesan apa yang terbentuk ketika identitas tersebut ditampilkan dalam ruang publik.

Pakar Menyoroti Risiko Terhadap Gerakan Mahasiswa

Pakar Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah turut memberikan pandangannya mengenai polemik tersebut. Ia menilai pengerahan massa yang disebut sebagai mahasiswa sewaan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap persepsi masyarakat. Menurut analisisnya, praktik seperti itu berpotensi mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara organik. Trubus juga menilai dialog terbuka seharusnya lebih diutamakan dibandingkan menghadirkan aksi tandingan. Pandangan tersebut merupakan analisis seorang pakar dan bukan fakta mengenai motif seluruh pihak yang terlibat. Pembedaan ini penting agar pembaca tidak menganggap dugaan mengenai tujuan tertentu sebagai sesuatu yang sudah terbukti. Trubus turut menyinggung kemungkinan adanya persoalan hukum apabila kampus merasa identitasnya dicatut. Namun, setiap proses hukum tetap memerlukan pembuktian. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil penelusuran kampus dan pihak berwenang.

Polemik Mahasewa Menjadi Pelajaran soal Identitas Publik

Kasus Mahasewa memperlihatkan bahwa atribut organisasi memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pakaian. Ketika seseorang memakai jas almamater di ruang publik, masyarakat dapat menganggap orang tersebut mewakili sebuah institusi. Karena itu, penggunaan atribut tanpa hubungan resmi berpotensi menciptakan persepsi yang salah. Polemik deklarasi Sumpah Pemuda ini akhirnya berkembang dari acara seremonial menjadi perdebatan mengenai transparansi, identitas peserta, serta tanggung jawab penyelenggara. Klarifikasi Bayu dan Sari membuka satu bagian cerita. Sementara itu, pernyataan kampus serta permintaan maaf Polda Metro Jaya memberikan konteks dari sisi lain. Ke depan, penelusuran mengenai asal atribut dan proses keterlibatan peserta akan menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan yang masih tersisa. Pada akhirnya, transparansi menjadi hal utama agar sebuah kegiatan publik tidak meninggalkan keraguan mengenai siapa yang hadir dan siapa yang sebenarnya mereka wakili.